Penilaian peer teaching penting karena berperan sebagai sarana refleksi dan penguatan kompetensi pedagogik antar rekan sejawat. Melalui kegiatan ini, guru atau calon pendidik dapat saling memberikan umpan balik konstruktif terhadap praktik pembelajaran yang dilakukan. Proses ini mendorong peningkatan kemampuan mengajar secara kolaboratif, di mana setiap peserta tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengamat yang kritis terhadap strategi, metode, dan efektivitas proses pembelajaran. Dengan demikian, peer teaching menjadi wadah belajar bersama yang menumbuhkan budaya saling belajar, saling menghargai, dan berbagi praktik baik dalam pengajaran. Selain itu, penilaian peer teaching memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki secara objektif. Melalui observasi terstruktur dan rubrik penilaian yang jelas, peserta dapat memahami sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran dan penerapan pendekatan pedagogik yang efektif. Hasil dari p...

Simulasi Efisiensi Hukum — Pareto & Kaldor‑Hicks Dalam dunia hukum dan kebijakan publik, istilah “efisiensi” tidak hanya berkaitan dengan biaya dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dengan kesejahteraan sosial. Bagaimana hukum bisa memastikan bahwa setiap kebijakan, kontrak, atau keputusan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan itu, para ahli ekonomi hukum menggunakan dua konsep utama: Pareto Efficiency dan Kaldor-Hicks Efficiency. Dalam pendekatan Law and Economics, hukum dipandang sebagai alat alokasi sumber daya. Artinya, hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membantu menentukan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya dalam suatu kebijakan. Efisiensi menjadi ukuran sejauh mana sebuah keputusan hukum:  Mengoptimalkan manfaat bagi semua pihak, atau  Meningkatkan kesejahteraan total masyarakat secara keseluruhan. Suatu kebijakan atau keputusan disebut Pareto efisien apabila tidak ada pihak yang menjadi le...

Form WeBlast - DataAksi Kirim pesan promosi atau undangan secara cepat ke beberapa nomor WhatsApp. Nomor Tujuan (pisahkan dengan koma) Contoh: 6281234567890,6285678901234 Nama Pengirim * Email (opsional) Isi Pesan * Kirim WeBlast Sekarang 🚀

Economic of Law - Rational Choice Model Ketika B tinggi dan F rendah → kurva naik → kejahatan tampak rasional.  Ketika F atau p tinggi → kurva turun cepat → kejahatan jadi tidak rasional.  Garis merah vertikal menunjukkan batas probabilitas penegakan hukum yang efektif. ✅ Interaktif: pengguna bisa menggeser nilai: B = manfaat kejahatan F = hukuman C = biaya moral ✅ Visual Real-Time: grafik langsung berubah ketika slider digerakkan. ✅ Analisis otomatis: menampilkan titik ambang rasionalitas (probabilitas tertangkap di mana kejahatan tidak lagi rasional). ------ Economic of Law - Rational Choice Model ⚖️ Economic of Law: Rational Choice Model (Becker, 1968) Model ini memperlihatkan bagaimana individu membuat keputusan rasional dalam melakukan kejahatan berdasarkan perbandingan antara manfaat (B) , hukuman (F) , dan biaya moral (C) . Benefit (B): 1000 Fine (F): 2000 Moral Cost (C): 100 Meng...

Toko Fashion Online 🛍️ Toko Fashion Produk Kategori T-Shirts Shoes Dresses Bags Jackets Jeans Filter Harga Harga maksimum: $50

Memahami Fenomena Buzzer dalam 30 Menit Fenomena buzzer di Indonesia bukan sekadar “akun berisik” di media sosial, tetapi merupakan mesin propaganda modern yang berperan besar dalam membentuk opini publik. Buzzer bekerja secara sistematis, terstruktur, dan terorganisir, sehingga dampaknya terhadap demokrasi sangat signifikan. Dari Promosi Produk ke Senjata Politik Awalnya, buzzer muncul sekitar tahun 2009 hanya untuk kepentingan promosi produk dan tren komersial. Namun sejak Pilkada DKI 2012, peran buzzer mulai dipolitisasi. Mereka tidak lagi sekadar memasarkan, melainkan menjadi alat untuk menyerang lawan politik, membentuk citra, hingga memanipulasi opini publik Propaganda Murah tapi Efektif Bagi penguasa, buzzer adalah alat propaganda murah namun berdampak besar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat anggaran pemerintah untuk aktivitas digital (influencer dan buzzer) mencapai Rp1,29 triliun (2014–2020) Buzzer digunakan untuk membungkam kritik, menyebarkan disinformasi, hingga me...